Kembalinya “Muhajirun Nila” Dari Tanah Harapan

Kembalinya “Muhajirun Nila” Dari Tanah Harapan

torip-wiryo-suripto-e1368176431667-820x300

Hidup dalam cengkeraman bahaya diantara gas berracun dan lava yang sewaktu-waktu bisa keluar dari beberapa kawah Pegunungan Dieng yang masih aktif, membuat pemerintah mengambil langkah strategis program transmigrasi ke Baturaja yang kini menjadi ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Cerita hijrah ke pulau seberang itu menjadi bagian kisah tragis yang tak terpisahkan pascatragedi Sinila tahun 1979.

Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi yang ada di Purwokerto pada waktu itu mencatat sedikitnya sekitar 100 kepala keluarga yang terdiri dari 463 jiwa menjadi transmigran pascatragedi Sinila. Namun, 1 kepala keluarga gagal berangkat karena kabur dari penampungan. Praktis hanya 99 keluarga yang berangkat yang terdiri dari 460 jiwa.

Sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, para penduduk diberikan penataran dan penyuluhan praktis selama 15 hari oleh pemerintah. Torip Wiryo Suripto, warga Dusun Simbar Desa Sumberejo Kecamatan Batur menjadi salah satu orang yang ikut dalam program tersebut.

“Pada tanggal 1 April 1979, saya menjejakkan kaki pertama kali di Baturaja, daerah yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Saat itu, saya bersama istri, 3 anak dan 1 keponakan menjadi transmigran di sana,” kenang Torip yang saat tinggal di permukiman transmigran Blok C Unit IV Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Sebelum berangkat menjadi transmigran, Torip menjual semua harta benda yang tersisa sebagai bekal tambahan di tanah pengharapan di pulau seberang. Banyak warga menyambut optimis program transmigrasi tersebut lantaran dianggap menjauhkan mereka dari bahaya yang kerap terjadi di wilayah asal.

Namun Torip, menilai menjadi transmigran adalah pilihan yang tak bisa mereka hindari. Program unggulan yang pernah didengungkan pemerintah Orde Baru itu mendapat sambutan berragam baik di masyarakat. Kala itu, Torip mengatakan warga yang pergi transmigrasi sebagian besar berasal dari Desa Kepucukan.

“Kalau perkiraan saya dari Simbar ada sekitar 100-an keluarga yang berangkat. Selebihnya warga Desa Kepucukan dan sisanya dari Desa Batur,” ujarnya.

Sebelum berangkat ke Baturaja, mereka ditampung di Kantor Dirjen Transmigrasi Purwokerto. Warga yang menjadi transmigran kala itu mendapat uang pesangon sebesar Rp 10.000 tiap kepala keluarga.

Para transmigran kala itu juga dijanjikan fasilitas lengkap mulai dari rumah dan lahan seluas 2 hektare untuk pertanian. Kala itu, para transmigran yang semuanya muslim lebih suka menamai diri mereka sebagai “Muhajirun Nila” ketimbang disebut transmigran.

Keriuhan dan keoptimisan yang membumbung dalam hati warga kala itu berubah 180 derajat. Torip yang masuk dalam rombongan pertama “Muhajirun Nila” mengisahkan setiba di tanah harapan semua impian dan cita-cita perlahan sirna.

“Yang jelas saat kami sampai disana, banyak hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan, beberapa rumah yang diperuntukkan beberapa transmigran belum selesai dibangun,” paparnya sambil memersilahkan menyantap hidangan yang disediakan di meja dapur.

Dari potongan berita koran nasional Sinar Harapan pada Februari 1979, melaporkan motivasi warga transmigrasi setelah setahun yang menyebabkan kepulangan mereka ke Batur. Saat itu, Ketua Fraksi PDI Banjarnegara, Bambang Soenaryo mengatakan kegagalan program trasnmigrasi Sinila disinyalir karena motivasi yang keliru dan juga janji manis yang tak ditepati pemerintah.

Selain itu, lahan pertanian yang berusaha ditanami para transmigran kerap kali diserang hama, mulai dari babi hutan hingga monyet. Belum lagi penyakit malaria yang kerap menyerang warga transmigran.

Torip yang menjadi guru agama sebelum ikut transmigrasi ke Baturaja tidak nyaman dengan kondisi wilayahnya. Selain itu, ia bersama dua rekan guru lainnya beralih profesi menjadi kuli bangunan karena tidak mendapat kepastian bisa mengajar kembali seperti sedia kala.

“Saya waktu itu memutuskan menjadi kuli proyek bersama dua guru lainnya. Selama 3 bulan kami tidak betah tinggal disana dan akhirnya saya bertekad mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk modal kembali ke Dieng,” ucapnya.

Motivasi lainnya, diakui Torip karena saat itu anaknya sering sakit-sakitan ketika bermukim didaerah transmigran. Torip ternyata tidak sendirian merasakan ketidakpuasan tersebut. Belum sampai setahun menjadi “Muhajirun Nila”, ia bersama sekitar 49 kepala keluarga yang terdiri dari 211 jiwa membulatkan diri untuk hijrah kembali ke Dieng.

Mereka menilai program transmigrasi serasa dipaksakan dan tidak membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Selama di Baturaja, Torip menggambarkan para transmigran tidak bisa menanam tembakau, tanaman yang kala itu menjadi primadona petani di desa asal para transmigran.

Sesampainya mereka ke Batur, warga pun kembali ke aktivitas semula sebagai petani tembakau. Beberapa warga yang kembali, kemudian ada yang memutuskan pindah ke desa yang berada di sekitar Kawah Timbang, terutama di Desa Sidomulyo, Sumberejo, Pasurenan, Pekasiran dan beberapa desa lain.

Namun, Torip memutuskan untuk membangun kembali rumah diatas tanah yang sejak kecil ditempatinya. Selain itu, Torip dan beberapa temannya juga bisa kembali mengajar di sekolah dasar di wilayah Kecamatan Batur.

“Kami yang kembali ke sini (Simbar) saat itu sempat ditakut-takuti. Bahkan waktu ada forum dengan pemerintah kabupaten, para transmigran yang kembali tidak diperbolehkan mengemukakan pendapat,” katanya sembari tersenyum simpul.

Saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Muda Urusan Transmigrasi Martono menggelar tatap muka dengan eks-transmigran untuk membujuk mereka agar mau kembali ke Baturaja. Namun, warga saat itu tidak meresponnya dan lebih memilih untuk kembali menggarap lahan pertanian di sekitar kawah.

Keinginan untuk menetap dan tinggal di tanah kelahiran itu pula yang hingga kini masih diyakini Torip. Meski sudah memasuki usia senja, dia berharap bisa menempati rumah yang ditinggali sejak kecil selamanya.

Bahkan sejak meningkatnya status Kawah Timbang beberapa waktu lalu, Torip masih merasa aman tinggal di rumah yang kini berdindingkan tembok permanen. Meski kerap merasakan gempa, Torip mengaku masih menunggu pengumuman dari pemerintah.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dieng, Tunut Pujiarjo mengatakan memang ada potensi bahaya bagi warga yang tinggal di dekat Kawah Timbang. Dia berharap warga bisa mematuhi larangan yang dikeluarkan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBGG).

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Tursiman mengakui hingga saat ini belum ada upaya untuk merelokasi penduduk di sekitar Kawah Timbang. Selain itu, upaya mitigasi bencana masih bersifat persiapan saat terjadi bencana.

“Kami memang belum bisa mengupayakan lebih jauh untuk merelokasi warga, selain itu juga karena alasan tanah yang suburdi sekitar Kawah Timbang membuat warga tidak mau pindah ke wilayah yang lebih aman,” tuturnya.

Chandra Iswinarno/VHRmedia

Sumber: http://ajikotapurwokerto.or.id/2013/05/10/kembalinya-muhajirun-nila-dari-tanah-harapan/

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

12 + 7 =